TULUNGAGUNG –
Sidik 86 News.
11/9/2025
Ratusan massa dari gerakan Pejuang Gayatri menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Tulungagung, Kamis (11/9/2025). Sejak pagi, para koordinator aksi memanaskan suasana dengan teriakan yel-yel “Hidup rakyat Tulungagung!” serta membacakan sejumlah tuntutan secara bergantian.
Pantauan sidik 86 News.
Di hadapan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, dan Dandim Tulungagung, orator utama Ahmad Dardiri menegaskan bahwa aksi ini membawa misi penegakan keadilan dan perubahan mendasar bagi masyarakat Tulungagung.. tuturnya
“Rakyat tidak boleh lagi diam atas persoalan hukum, birokrasi, ekonomi, dan sosial budaya yang membelenggu. Hari ini kami hadir dengan 20 tuntutan. Ini bukan sekadar aspirasi, tetapi suara rakyat yang wajib didengar,” tegas Dardiri disambut sorak dukungan massa.
“Pantuan sidik 86 News.
Soroti Hukum dan Lingkungan
Tuntutan pertama yang disuarakan adalah soal penegakan hukum. Massa mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi. Mereka juga menyoroti maraknya aktivitas galian C di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Tulungagung yang dinilai merusak ekosistem dan mengancam keselamatan warga.”
Selain itu, massa menuntut aparat hukum bertindak tegas terhadap pelaku alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan (LP2B). Menurut mereka, kerusakan lahan pertanian hanya akan memperparah krisis pangan dan merugikan petani lokal.
Desak Bubarkan Dewas RSUD Dr. Iskak
Tuntutan lain yang menguat adalah desakan agar Dewan Pengawas (Dewas) bentukan Bupati Tulungagung segera dibubarkan. Massa menilai keberadaan Dewas tidak sah dan justru memperpanjang persoalan internal di RSUD Dr. Iskak. Ungkapnya.”
Sengkarut TORA dan Reforma Agraria
Dalam isu pertanahan, massa menyinggung masalah Tanah Objek .Reforma Agraria (TORA) di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggung Gunung, yang hingga kini belum tuntas. Mereka menuding ada pihak-pihak tertentu yang justru meraup keuntungan. “TORA bukan untuk konglomerat, tapi untuk petani kecil yang berhak atas tanahnya,” tegas Dardiri.
Kritik Birokrasi dan Ekonomi
Pejuang Gayatri juga menuntut transparansi pengelolaan anggaran negara maupun daerah, serta penghapusan pungutan liar yang kerap membebani rakyat kecil. Mereka menegaskan agar rekrutmen aparatur negara dilakukan secara sistem merit, bukan karena kedekatan politik.
Di sektor ekonomi, massa mendesak pemerintah membangun sistem ekonomi kerakyatan yang berpihak pada rakyat. Tuntutan lainnya adalah adanya permodalan murah bagi UMKM, petani, dan nelayan, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok yang kian melambung.
Angkat Isu Sosial Budaya
Dalam bidang sosial budaya, massa menegaskan pentingnya pelestarian kearifan lokal, penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi, serta jaminan kebebasan berekspresi. Mereka juga menyoroti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial yang layak bagi buruh dan kelompok rentan.
-
Aksi Damai, DPRD Diminta SeriusAksi berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa membawa spanduk dan poster berisi 20 tuntutan, sembari meneriakkan yel-yel perjuangan.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., bahkan diminta massa untuk membacakan tuntutan mereka secara langsung. Menutup orasinya, Ahmad Dardiri menegaskan bahwa perjuangan Pejuang Gayatri tidak akan berhenti di jalanan. Dalam pantauan sidik 86 News
“Kami akan terus mengawal dan menekan agar 20 tuntutan rakyat ini benar-benar diwujudkan. Jika tidak, kami akan kembali turun dengan jumlah massa lebih besar,” serunya yang langsung disambut gemuruh sorakan.
Sidik 86 News
Sabar Eko pramono.
