Lampung Barat, Sidik 86 News– Ketua Litbang Dewan Pimpinan Wilayah Forum Rakyat Lampung (DPW-FORSAL) Kabupaten Lampung Barat, Boimin, menyayangkan pernyataan Ketua Komisi III DPRD, Mawardi, yang terkesan terlalu dini membela Dinas Kesehatan tanpa terlebih dahulu menindaklanjuti informasi dugaan mark-up dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) oleh lima kepala puskesmas.
Tanggapan tersebut muncul setelah Mawardi menyatakan bahwa tidak ada temuan dari BPK RI terkait pengelolaan dana BOK tahun 2024, dan mengapresiasi Dinas Kesehatan Lampung Barat.
“Kami menghargai sikap kehati-hatian Ketua Komisi III, namun kami mengingatkan bahwa tidak adanya temuan BPK bukan berarti tidak ada persoalan. Laporan media dan dugaan dari masyarakat harus tetap ditindaklanjuti sebagai bentuk akuntabilitas dan pengawasan,” ujar Boimin, Sabtu (5/7/2025).
DPW-FORSAL menilai pernyataan tersebut dapat memberi kesan bahwa DPRD justru tidak sensitif terhadap suara publik dan cenderung menutup ruang klarifikasi yang lebih terbuka melalui forum dengar pendapat.
“Kami mendesak agar Komisi III segera mengagendakan hearing terbuka dengan Dinas Kesehatan dan kepala puskesmas yang disebut dalam berita. Jangan tunggu gaduh dulu baru bertindak,” tambahnya.
Menurut FORSAL, fungsi pengawasan DPRD harus dijalankan secara proaktif, terutama ketika muncul dugaan penyimpangan anggaran publik, apalagi terkait layanan dasar seperti kesehatan.
“Kami juga mengajak awak media, LSM, dan elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal isu ini agar tidak tenggelam begitu saja,” tutupnya.
Budiman pangestu
