Pringewu – Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan UKM (Koperdagprind) menggelar sosialisasi percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih KMP sebagai tindak lanjut keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
Sosialisasi berlangsung di Aula Kantor Camat Sukoharjo, Rabu 07 Mei 2025 dihadiri 16 kepala pekon se-Kecamatan Sukoharjo serta 13 kepala pekon se-Kecamatan Adiluwih.
Sosialisasi ini merupakan rangkaian giat yang dilaksanakan oleh Dinas Koperindag. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu, Sulistiyo Ningsih, SE., MM, yang secara langsung memimpin jalannya sosialisasi.
Turut hadir pula Sekretaris Bappeda Kabupaten Pringsewu, Ivan Kurniawan ST., serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP) Suharti, Camat Sukoharjo, Camat Adiluwih, dan unsur Forkopimcam (Uspika) dari kedua kecamatan.
Sulistiyo Ningsih menjelaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa melalui kelembagaan koperasi yang sehat dan profesional.
“Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025 ini, setiap pekon didorong untuk segera membentuk Koperasi Merah Putih sebagai wadah penguatan ekonomi kerakyatan,” ujar Sulistiyo.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan pekon dalam merealisasikan pembentukan koperasi ini secara tepat waktu dan sesuai regulasi.
“Kami berharap seluruh kepala pekon dapat segera menindaklanjuti hasil sosialisasi ini dengan langkah-langkah konkret di wilayah masing-masing,” tambahnya. Sekretaris Bappeda, Ivan Kurniawan, menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan dalam hal perencanaan dan pendampingan agar program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan dan masuk Dokumen RPJMD dan Renstra PerangkatvDaerah
Dengan berakhirnya sosialisasi di Kecamatan Sukoharjo dan Adiluwih, diharapkan seluruh pekon di Kabupaten Pringsewu segera melakukan pembentukan Koperasi Merah Putih demi terciptanya pemerataan pembangunan dan kemandirian ekonomi desa.
(Lk)
